YAYASAN DAKWAH KEPULAUAN” (YDK)

SAPEKEN PULAU TERBUKA..

(1) Terbuka karena penduduknya yang multi-etnisitas (campuran suku), seperti Samè Bajo, Mandar, Bugis, Makassar, Arab, China, dan Kangean, yang dari dulu bisa hidup berdampingan dengan damai dan harmoni. (2) Terbuka  karena watak para pelaut umumnya memang komunikatif dan dialogis, atmosfer pemikirannya bak samudera nan luas (3) Sapeken sentral jalur kepulauan, tempat transit dan singgah perahu motor, sehingga perputaran ekonomi dan siklus bisnis, jauh lebih cepat (4) Sapeken ibukota kepulauan yang membawahi beberapa desa disekitarnya. Hal ini banyak mengundang tanda tanya, kenapa Sapeken masih dipimpin oleh Kalebun (Kades), kenapa bukan Lurah. (5) Pemerintahan Sapeken dulunya secara administratif- onderdistrik dengan Wedono Arjasa (doeloe bernama Ngaliyao), yaitu ketika Songennep (nama kuno Sumenep) diperintah oleh Adipati pertamanya Arya Wiraraja (1269-1316 M). Sebelum akhirnya ditahun 1883 M, Belanda melalui Nederland Indische Regening mengganti sistem keadipatian Songennep dengan sistem bupati, camat dan kepala desa. Otomatis tata-pemerintahan Sapeken ikut menyesuaikan diri.

SAPEKEN ITU PULAU BUKAN DESA.

IKATAN KELUARGA KEPULAUAN SAPEKEN FOUNDATIONDari awal sejarahnya, Sapeken terlahir dengan nama pulau (Indonesia: pulo, nusa. Inggris: island, archipelago), bukan desa atau pedesaan. Desa menurut UU no.5 tahun 1979 dan UU no. 22 tahun 1999 adalah: “wilayah berpenduduk terbatas, punya organisasi terendah, dan wilayah kekuasaan terbatas.”  Sementara tingkat kepadatan penduduk Sapeken sudah mencapai 187,06 jiwa/km². Desa menurut UU Desa no.6/2014, jika penduduknya, lebih dari 6.000 jiwa untuk Jawa dan Madura. Sementara penduduk Sapeken dari data Bappeda Sumenep 2003, ada 37.765 jiwa (artinya lebih dari 6 kali lipat).Desa itu, bercorak agraris sedang pulau bercorak maritim.

Desa menunjuk pada komunitas warga yang tinggal di luar kota. Terus terang; desa itu udik, sedang pulau adalah bahari. Pulau punya nilai jual pariwisata dan hasil kekayaan alam. Pulau punya kekayaan laut, sedang desa mengandalkan lahan pertanian. (sumber: www.id.wikipedia.org/wiki/desa).  Desa itu jika lokasi hunian penduduk dibanding luas tanahnya, masih tidak seimbang. Maksudnya, lebih luas tanah daripada jumlah penduduk. Sementara Sapeken, kepadatan jumlah penduduknya bukan main. Namun namanya masih tetap desa. Ini lucu.

Jika Sapeken diatur dengan administrasi desa, maka kekayaannya seperti diatur dalam UU nomor: 4/2007 hanya berupa (a) tanah kas desa (b) pasar desa (c) pasar hewan (d) tambatan perahu (e) bangunan desa (f) pelelangan ikan (g) lain-lain; seperti hal kontrak, hibah, sumbangan dan hasil kerja sama. (g) Adapun soal kekayaan alam dimana Kecamatan Sapeken memilikinya- dikuasai oleh negara  (pasal 33 UUD ’45) dan dipercayakan pengelolaannya kepada BUMN lewat kontrak yang diketahui dengan Pemprov, Pemda dan pihak-pihak terkait (UU BPH Migas nomor 22/2001).

Jadi Sapeken pulau yang jompak, lantaran pertumbuhan penduduknya mendahului laju pertumbuhan ekonominya karena terlanjur diatur dengan pola administrasi desa.

Mari kita simak Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut Internasional atau Unclos ’82 pasal 21 yang mendefiniskan pulau sebagai berikut: “daratan yang terbentuk secara alami dan dikelilingi oleh air, dan selalu di atas muka air pada saat pasang naik tertinggi.” Konvensi PBB ini ingin menyatakan, ada 4 persyaratan pulau: (1) memiliki lahan daratan (2) terbentuk secara alami; bukan reklamasi (3)  dikelilingi oleh air (4) berada di atas garis pasang air laut.

Indonesia sendiri memiliki 5 pulau besar: Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya. Selebihnya adalah pulau-pulau atau kepulauan (pasal 47 ayat 9 Konvensi PBB tentang hukum laut). Beberapa pulau di Indonesia, sudah menjadi kabupaten. Untuk menyebut di antaranya adalah (1) Kabupaten Kepulauan Mentawai lewat UU No. 49 tahun 1999 (2) Kapubaten Kepulauan Riau lewat UU No.25 tahun 2002 (3) Kabupaten Kepulauan Seribu lewat UU No.22 tahun 1999 (4) Di Indonesia Timur (Maluku) ada (a) Kabupaten Kepulauan Aru, dasar hukum UU No. 40 tahun 2003 (b) Kabupaten Kepulauan Sula lewat UU No.1 tahun 2003 (c) Kabupaten Pulau Morotai lewat UU RI Tahun 2008 No.53 Tahun 2008 (d) di Sulawesi Utara ada  Kabupaten Kepulauan Talaud lewat UU No. 8 tahun 2002.ik2s